Perang Israel-Palestina, sebuah saga konflik yang berlarut-larut selama lebih dari satu abad, terus menjadi salah satu simpul geopolitik paling kompleks dan memilukan di dunia. Konflik ini bukan sekadar perebutan wilayah, melainkan jumpaan rumit antara klaim historis, identitas keagamaan, aspirasi nasional, dan dinamika kekuasaan yang asimetris. Untuk memahami gema ledakan dan derita manusia yang terus berulang, kita perlu menyelami akar sejarahnya, memahami para aktor, serta isu-isu inti yang tak kunjung padam.
Akar Sejarah: Dari Mandat Britania hingga Nakba
Asal-usul konflik modern ini dapat ditelusuri ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dengan bangkitnya gerakan Zionisme – sebuah ideologi yang menyerukan pembentukan negara Yahudi di tanah kelahiran historis Yahudi, yang saat itu mayoritas dihuni oleh bangsa Arab Palestina di bawah Kesultanan Utsmaniyah. Setelah keruntuhan Utsmaniyah pasca-Perang Dunia I, wilayah Palestina jatuh di bawah Mandat Britania Raya. Selama periode ini, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat signifikan, memicu ketegangan yang semakin memuncak antara komunitas Arab dan Yahudi.
Puncaknya terjadi pada tahun 1948. Menyusul pengumuman penarikan pasukan Britania dan penolakan rencana PBB untuk membagi wilayah tersebut menjadi negara Yahudi dan Arab oleh pihak Arab, negara Israel dideklarasikan. Deklarasi ini segera diikuti oleh perang Arab-Israel yang pertama. Bagi Israel, ini adalah momen “Perang Kemerdekaan.” Namun bagi Palestina, ini adalah “An-Nakba” atau “Bencana Besar,” di mana ratusan ribu warga Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka, dan banyak desa hancur. Garis Gencatan Senjata 1949 menciptakan perbatasan sementara yang lebih akrab dikenal sebagai “Garis Hijau,” membagi Yerusalem, dan menyisakan Jalur Gaza serta Tepi Barat di tangan Mesir dan Yordania.
Aktor Kunci dan Isu-isu Sentral dalam Konflik Israel-Palestina
Konflik ini melibatkan beberapa aktor utama: Negara Israel, di satu sisi, dan berbagai kelompok Palestina di sisi lain, termasuk Otoritas Palestina (Pusatnya di Tepi Barat, memimpin Fatah) dan Hamas (menguasai Jalur Gaza). Masing-masing memiliki agenda dan strategi yang berbeda, seringkali saling bertentangan, bahkan di antara internal Palestina.
Beberapa isu fundamental yang menjadi batu sandungan utama dalam setiap upaya perdamaian meliputi:
- Status Yerusalem: Kedua belah pihak mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Israel memandang Yerusalem sebagai ibu kota yang tak terpisahkan, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
- Pemukiman Israel: Pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, dianggap ilegal menurut hukum internasional dan menjadi penghalang serius bagi solusi dua negara.
- Pengungsi Palestina: Tuntutan hak kembali bagi jutaan pengungsi Palestina yang mengungsi sejak 1948 dan 1967.
- Perbatasan dan Keamanan: Perdebatan tentang batas-batas negara Palestina di masa depan dan jaminan keamanan Israel.
- Akses Sumber Daya: Kontrol atas sumber daya air dan ekonomi di wilayah tersebut.
Dampak Kemanusiaan yang Memilukan
Dampak dari konflik Israel-Palestina ini secara konsisten menghadirkan tragedi kemanusiaan yang mendalam. Di Jalur Gaza, blokade yang diberlakukan sejak tahun 2007 oleh Israel dan Mesir telah menciptakan krisis kemanusiaan yang parah, membatasi pergerakan barang dan manusia, melumpuhkan ekonomi, dan menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi. Serangan militer berulang kali ke Gaza telah merenggut ribuan nyawa, menghancurkan infrastruktur vital, dan meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi warganya, terutama anak-anak.
Di Tepi Barat, penduduk Palestina menghadapi pendudukan militer Israel, perluasan pemukiman, pembatasan pergerakan melalui pos pemeriksaan, dan penggusuran rumah. Kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina, mengalami kerugian jiwa dan materi akibat kekerasan yang terus berlanjut. Siklus aksi dan reaksi ini memperpetakan kebencian, ketidakpercayaan, dan keputusasaan.
Upaya Perdamaian dan Hambatannya
Sejarah juga diwarnai oleh berbagai upaya perdamaian, mulai dari Kesepakatan Oslo pada tahun 1990-an yang menawarkan harapan bagi solusi dua negara, hingga berbagai inisiatif internasional lainnya. Namun, sebagian besar upaya ini telah gagal, seringkali karena kombinasi faktor seperti kurangnya kepercayaan, ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu inti, munculnya faksi ekstremis di kedua belah pihak, dan perubahan kondisi politik di lapangan (misalnya, terus bertambahnya pemukiman).
Solusi dua negara, yang membayangkan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel, masih menjadi kerangka kerja yang paling didukung secara internasional. Namun, implementasinya semakin sulit akibat realitas di lapangan dan polarisasi politik yang mendalam.
Melihat ke Depan: Tantangan dan Harapan
Masa depan konflik Israel-Palestina tetap tidak pasti. Jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan memerlukan terobosan signifikan dalam pemikiran dan tindakan dari semua pihak. Ini membutuhkan kepemimpinan yang berani dari Israel dan Palestina untuk mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan, mengakui hak-hak dan narasi pihak lain, serta berkomitmen pada negosiasi serius.
Komunitas internasional juga memiliki peran krusial dalam menekan kedua belah pihak untuk mematuhi hukum internasional, melindungi warga sipil, dan memfasilitasi dialog. Tanpa kemauan politik yang tulus untuk mengakhiri pendudukan, mengamankan hak-hak dasar bagi semua orang, dan membangun penghormatan timbal balik, siklus kekerasan dan penderitaan kemungkinan akan terus berlanjut. Mengakhiri konflik ini bukan hanya tentang membatasi eskalasi sesaat, melainkan tentang membangun masa depan di mana kedua bangsa dapat hidup berdampingan dalam keamanan, martabat, dan keadilan.
Baca juga selengkapnya di Situasi Terkini Palestina-Israel: Agustus 2025.